Fenomena "beban kerja langit, gaji bumi" pada perangkat desa memang menjadi paradoks besar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sebagai ujung tombak yang melayani warga 24 jam, kesejahteraan mereka sering kali terabaikan oleh regulasi yang belum sepenuhnya berpihak.

Berikut adalah kajian dan analisis mendalam mengenai akar masalah serta formulasi kesejahteraan yang ideal bagi perangkat desa.

Analisis Penyebab Rendahnya Penghasilan Perangkat Desa

Meskipun secara regulasi (PP No. 11 Tahun 2019) penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa telah disetarakan dengan gaji pokok PNS Golongan II/a, realitanya masih banyak yang hidup di bawah garis UMR. Mengapa?

1. Ketergantungan pada Alokasi Dana Desa (ADD)

Siltap perangkat desa bersumber dari ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan pusat ke daerah (APBD).

• Masalahnya: Kemampuan fiskal setiap kabupaten berbeda-beda. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, maka ADD pun minim. Akibatnya, banyak daerah yang hanya mampu membayar Siltap pada batas minimal regulasi, tanpa tunjangan tambahan.

2. Status Kepegawaian yang Ambigu

Perangkat desa bukan PNS dan bukan pula PPPK. Status mereka adalah "Unsur Staf Pemerintah Desa".

• Dampaknya: Karena tidak memiliki status kepegawaian negara yang kuat, mereka tidak mendapatkan jaminan pensiun, tunjangan keluarga, atau jenjang karier yang terstruktur seperti aparatur negara lainnya.

3. Ketimpangan Antar-Wilayah

Desa di daerah kaya (misal: dekat kawasan industri atau tambang) mungkin memiliki PADesa yang besar dari bagi hasil atau pungutan legal, sehingga perangkatnya sejahtera. Namun, desa di pelosok hanya mengandalkan transfer pusat yang habis untuk belanja rutin, tanpa ada sisa untuk insentif kinerja.

Realita Beban Kerja: "The Frontline Warrior"

Perangkat desa memikul tanggung jawab yang seringkali melampaui deskripsi kerja formal mereka:

• Fungsi Sosial 24/7: Menjadi mediator konflik warga, mengurus jenazah, hingga menangani keadaan darurat warga di tengah malam.

• Administrasi Kompleks: Mengelola Dana Desa (DD) yang mencapai miliaran rupiah dengan sistem pelaporan (Siskeudes) yang sangat ketat dan berisiko hukum.

• Eksekutor Program Pusat: Mulai dari stunting, bansos, pemutakhiran data kemiskinan, hingga vaksinasi, semuanya bermuara di meja perangkat desa.

• Menjadi "samsak" amarah warga : Ini yang tidak ada di deskripsi pekerjaan, tapi energinya paling besar. Kalau bansos tidak cair atau ada warga yang tidak terdaftar, siapa yang pertama kali digedor rumahnya jam 11 malam?

Bagaimana Seharusnya Penghasilan yang Layak?

Untuk menciptakan tata kelola desa yang profesional dan bebas korupsi, standar kesejahteraan harus dirombak total. Berikut adalah simulasi formulasi yang ideal:

1. Standarisasi "Floor Price" Berbasis UMK

Penghasilan Tetap (Siltap) seharusnya tidak hanya disetarakan dengan PNS Golongan II/a, tetapi memiliki klausul "mana yang lebih tinggi antara standar PNS atau UMK (Upah Minimum Kabupaten)". Tidak logis jika seorang pelayan publik digaji di bawah standar buruh di wilayah yang sama.

2. Tunjangan Beban Kerja dan Risiko

Mengingat risiko hukum dan sosial yang tinggi, perlu ada komponen tunjangan yang jelas:

• Tunjangan Kinerja: Berdasarkan capaian target pembangunan desa.

• Jaminan Sosial Komprehensif: Tidak hanya BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan standar, tapi juga jaminan hari tua (pensiun) yang setara dengan skema PPPK.

3. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Pemerintah Daerah harus didorong untuk memberikan persentase bagi hasil pajak daerah yang lebih besar kepada desa khusus untuk penguatan kapasitas dan kesejahteraan perangkat, bukan hanya untuk pembangunan fisik.

Perbandingan Sederhana:

Catatan Kritis: Memberikan gaji rendah kepada orang yang mengelola dana miliaran rupiah (Dana Desa) adalah tindakan yang berisiko tinggi. Kesejahteraan yang layak adalah benteng pertama dalam mencegah praktik korupsi di tingkat desa.